Selamat Datang di Website Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

Home UMUM MUSI RAWAS BENTUK TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)

MUSI RAWAS BENTUK TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)

Diposting Tanggal: 02 Okt 2018 | Dilihat : 230 Orang | UMUM

MUSI RAWAS IMPLEMENTASIKAN ARAHAN PERMENDAGRI NO 116 TAHUN 2017 TENTANG KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH .

MUSI RAWAS-, Dalam upaya melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang salah  satu langka yang sedang dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas adalah melaksanakan Rapat Percepatan Penyusunan Review atau peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2038 diruangan rapat Bappeda Kabupaten Musi Rawas. Selasa (2/10/18)

 Hadir dalam acara ini Bupati Musi Rawas yang diwakilkan oleh Bapak Syaiful Anwar Ibna, SE, M.Si. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Plt. Kepala Bappeda Kab. Musi Rawas Bapak Zuhri Syawal, SP, M.Sc, M.Eng, Kepala Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kab. Musi Rawas Bapak Ristanto Wahyudi, ST, MT, Narasumber dari Dinas Pu Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Bapak Andri Wahyudi, Narasumber dari Bappeda Kabupaten Musi Rawas Bapak DR. Ir. Nanti Kasih, MT dan seluruh Kepala OPD beserta Stakeholder yang terlibat dalam penataan ruang.

Acara dibuka langsung oleh Plt. Kepala Bappeda Kab. Musi Rawas Bapak Zuhri Syahwal dimana dalam sambutannya beliau sampaikan bahwa kegiatan ini adalah merupakan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang mana didalam Permendagri tersebut meminta agar seluruh Kabupaten / Kota untuk segera membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dalam tempo 1 (satu) tahun setelah Permendagri ini diterbitkan sebagai upaya percepatan bagi Kabupaten/Kota yang sedang dalam penyusunan ataupun mereview RTRW serta untuk lebih mengoptimalkan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendaliandalam Pemanfaatan Pola Ruang dan Struktur Ruang  yang ada.

Disela sambutannya Bupati Musi Rawas melalui Asisten II Ekonomi dan Pembangunan menyampaikan “Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelengaraan Penataan Ruang pada Pasal 82 dimana Kabupaten/Kota dapat melakukan review atau peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima ) tahun dan juga peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila adanya perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang” katanya.

Kondisi yang ada sekarang dengan telah dibentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Musi Rawas Utara telah mengharuskan Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan review atau peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 – 2031 beserta dengan lampiran Peta dan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas yaitu Perda Nomor 02 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Bapak Ristanto Wahyudi, ST. MM mengharapkan dengan terbentuknya Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) ini nantinya akan ikut bersama-sama Dinas PU dalam menyempurnakan Rancangan Teknis (Rantek) RTRW yang telah disusun bersama pada Tahun 2017 “Masukan-masukan dari seluruh OPD sangat kami tunggu dalam penyempurnaan dokumen yang ada, sehingga harapan saya ketika kita sudah masuk kedalam tahapan paparan ditingkat Provinsi dan Pusat dokumen Rancangan Teknis ini nantinya sudah mengakomodir semua masukan dari para OPD sehingga kedepan Rantek ini akan lebih sempurna” pintanya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Narasumber dari Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Bapak Andri Wahyudi pembentukan Tim Koordinasi ini merupakan perubahan kebijakan dari Permendagri Nomor 50 Tahun 2009 ke Permendagri 116 Tahun 2017 dimana pencabutan Permendagri ini didasari oleh perubahan kebijakanUndang- Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahdan  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga inilah yang menjadi salah satu alasan atau faktor perubahan sedangkan menurut Bapak DR. Ir. Nanti Kasih, MT dengan terbentuknya TKPRD ini nantinya kedepan akan menjadi wadah atau lembaga bagi seluruh stakeholder penataan ruang sehingga harapan kedepan seluruh perencanaan seperti RPJP dan RPJM akan bermuarah kepada RTRW yang ada.

“Harapan kita bersama kedepan dengan terbentuknya Tim Koordinasi Panataaan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Musi Rawas ini nantinya akan menjadi wadah atau lembaga koordinasi bagi para OPD serta stakeholder terkait pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang  yang diharapkan nantinya akan dapat merumusan kebijakan terkait perencanaan, pengawasan dan pemanfaatan tata ruang Kabupaten Musi Rawas sehingga apa yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu agar terciptanya suatu tatanan ruang wilayah yang memberikan jaminan bagi masyarakat dapat menjalankan  aktivitas hidupnya ataupun mengaktualisasikan nilai-nilai sosial budaya dengan perasaan aman dalam lingkungan yang nyaman dengan  kinerja ruang yang efektif, efisien, produktif dan berkualitas sehingga dapat menjamin keberlanjutan kehidupan untuk masa mendatang akan terwujud” harapnya Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Bapak Syaiful Anwar Ibna.


Tags :   

Polling

Bagaimana Tampilan Website ini ?

Bagus Sekali
Lumayan Bagus
Sederhana
Tidak Menarik

Agenda Terbaru

  Hit Today : 592
  Total Hit : 585427
  Visitor Online : 1
  Total Visitor : 119184
  IP Anda : 54.166.130.157

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Jl. Lintas Sumatera Kab. Musi Rawas
Sumatera Selatan



Link Terkait