Selamat Datang di Website Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

Home UMUM DISKOMINFO SE SUMSEL DEKLARASI ANTI HOAX

DISKOMINFO SE SUMSEL DEKLARASI ANTI HOAX

Diposting Tanggal: 29 Mar 2018 | Dilihat : 131 Orang | UMUM

Peran Diskominfo sebagai lembaga yang menjalankan tugas fungsinya melakukan pembinaan terhadap teknologi informasi, termasuk memberikan pembinaan terhadap segala bentuk fitur yang ada di dalam media informasi dituntut untuk lebih maksimal

Sekda Provinsi Sumsel, Nasrum Umar, meminta Diskominfo untuk dapat melakukan strategi dan berupaya bagaimana jangan sampai terjadi penyebarluasan berita bohong atau hoax berkembang secara leluasa tanpa ada pencegahan.

“Sebagai pemerintah, khususnya Diskominfo harus bisa membuktikan bahwasanya pemerintah hadir sebagai pemberi perlindungan kalau ada pelanggaran UU ITE,” ucapnya saat diwawancarai, Rabu (28/3).

Turut Hadir Dalam Rapat Tersebut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Musi Rawas, Bambang Hermanto beserta Kabid Infrastruktur TIK.

Didalam rapat ini juga diharapkan kompilasi dan saran dari seluruh 17 kabupaten/kota menghasilkan satu solusi atau kesimpulan tindakan yang sifatnya sangat preventif.

“Selama ini yang dilakukan adalah sosialisasi, dan kalau represif sudah kita lakukan dalam artian apabila itu terjadi kita bisa memberikan sanksi atau hukuman dan akan memberi efek jera pada pelaku pelaku pelanggaran,” terangnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumsel, DR Inanda Astari Karina Fatma, mengatakan, hoax merupakan berita palsu atau berita bohong yang harus dicegah peredarannya. Konten-konten yang tersebar  di media online, media sosial, kemudian media cetak yang dikategorikan bohong atau palsu itu adalah hoax yang terkadang dengan bebas beredar.

Menghadapi itu, lanjutnya, tindakan yang dilakukan pemerintah adalah mengantisipasi hoax yang peredarannya sangat liar baik di media online kemudian media sosial maupun sampai ke aplikasi WhatsApp Group, pemerintah juga telah membuka saluran komunikasi baik itu di pusat maupun di daerah guna memenimalisir.

“Nah, melalui Kementerian Kominfo untuk kewenangan pemblokiran terhadap akun akun media sosial kemudian koordinasi terhadap dewan pers yang berkaitan dengan media, lalu Kementerian Kominfo memiliki wewenang untuk memblokir, tetapi di daerah kami ditugaskan untuk melaporkan dan memverifikasi semua akun negatif yang menyebarkan berita hoax,” urainya.

Dikatakan juga, dalam agenda Pilkada seperti saat ini, perkembangan konten negatif cenderung meningkat. Dari Januari hingga Maret berita hoax cenderung meningkat terutama berkaitan dengan Pilkada.

“Ini harus kita hindari bersama, oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengumpulkan Kominfo kabupaten/ kota juga stakeholder terkait baik itu MUI, FKUB, kemudian komisi informasi komisi penyiaran, KPUD,  kita ajak kerjasama mendeklarasikan untuk anti hoax,” tukasnya.


Tags :   

Polling

Bagaimana Tampilan Website ini ?

Bagus Sekali
Lumayan Bagus
Sederhana
Tidak Menarik

Agenda Terbaru

  Hit Today : 2740
  Total Hit : 496528
  Visitor Online : 1
  Total Visitor : 100250
  IP Anda : 54.224.103.239

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Jl. Lintas Sumatera Kab. Musi Rawas
Sumatera Selatan



Link Terkait